Menurut Roli Pasla salah seorang perwakilan wali murid kampus 2, sarana dan prasarana yang ada dikampus 2 sangat tidak sebanding dengan yang ada di kampus 1. Mulai dari kondisi lokal yang sempit dan hanya untuk 20 siswa tapi diisi lebih dari 30 siswa perlokal.
Tak hanya itu saja, yang lebih memprihatinkan saat ini Kota Padang sering dilanda gempa. Sementara kampus 2 tidak memiliki shelter seperti kampus 1. Padahal kampus 2 berada dalam zona merah dan ditepi garis pantai. Hal ini tentu membuat khawatir wali murid yang anaknya berada dikampus 2.
Ditambahkan Rori yang didampingi beberapa wali murid lain, siswa dikampus 2 tidak bisa fokus dalam belajar disaat siswa lain berolahraga didepan kelas mereka. Hal ini disebabkan karena lokasi kampus 2 yang sempit dan membuat suasana hiruk pikuk waktu olahraga.
" Banyak kekurangan sarana dan prasarana dikampus 2 itu. Yang lebih membuat kami wali murid khawatir adalah disaat gempa seperti beberapa hari terakhir. Kampus 2 tak memiliki shelter seperti kampus 1. Padahal berada digaris pantai dan zona merah", ujarnya yang diamini wali murid lainnya.
Sementara itu, Ismail Novendra yang juga merupakan wali murid kampus 2 mengungkapkan bahwa wali murid yang anaknya berada dikampus 2 hanya ingin kesetaraan dalam segala hal. Terutama dari segi keselamatan dan memperoleh sarana prasarana dalam belajar. Kami memohon dan berharap agar siswa dikampus 2 bisa digabungkan ke kampus 1 yang ada di daerah Lolong Belanti Padang.
Berdasarkan itulah, beberapa perwakilan wali murid sepakat untuk menyurati pihak Dinas Pendidikan Sumbar dan pihak SMAN 1 Padang terkait hal tersebut. Wali murid meminta dilakukan audiensi dan tatap muka dengan pihak dinas serta sekolah untuk menyampaikan keluhan mereka.
" Kami hanya ingin kesataraan hak bagi siswa di kampus 2. Kami bermohon dan berharap pihak Dinas Pendidikan Sumbar mengabulkan agar siswa kampus 2 digabungkan sekolahnya dengan siswa kampus 1 di Lolong Belanti. Makanya kami menyurati Kepala Dinas Pendidikan Sumbar dan Kepsek SMAN 1 Padang terkait hal ini. Kami berharap pihak dinas dan sekolah tidak salah tanggap dan menganggap apa yang kami lakukan ini sebagai hal yang negatif", ujar Ismail.
Surat permintaan audiensi dan tatap muka tersebut diterima langsung oleh Drs. Barlius MM Kepala Dinas Pendidikan Sumbar di kantornya pada Selasa (30/8). Surat itu juga ditembuskan kepada Gubernur Sumbar, Ketua DPRD Sumbar dan Wakil Gubernur Sumbar.
(Rel)
