ONEDETIK.COM
*TANGSEL* - Ketua MPR RI sekaligus Dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka Bambang Soesatyo menuturkan Indonesia telah memiliki Visi Indonesia 2045 untuk menuju Indonesia yang Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Proyeksi Indonesia 2045 antara lain, 70 persen masyarakat dengan penghasilan menengah, pendapatan per kapita mencapai USD 23.199. Selain, Indonesia menempati peringkat ke-4 Produk Domestik Bruto (PDB) Dunia dan masuk dalam 5 besar ekonomi dunia dengan PDB mencapai USD 7 triliun.
"Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga sudah menggagas dan memulai pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Proses pembangunannya diperkirakan membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa 20 hingga 30 tahun. Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 serta pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, waktu yang kita punya hanya sekitar 22 tahun dari sekarang. Pada saatnya nanti kita akan dihadapkan pada sebuah fakta, apakah visi yang dikonstruksikan dalam memori kolektif tersebut hanya sebatas utopia ataukah mampu mewujud menjadi realita," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan Peluncuran Buku 'PPHN Tanpa Amandemen', di Universitas Terbuka Convention Center, Tangerang Selatan, Selasa (21/3/23).
Turut hadir antara lain, Anggota DPR RI Darul Siska, Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Ulla Nuchrawaty, Rektor Universitas Terbuka Prof. Ojat Darojat, Ketua Mahkamah Konstitusi RI Periode 2013-2015 Prof. Dr. Hamdan Zoelva, Ketua Dewan Pakar Brain Society Center Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, Pakar Hukum Tata Negara Dr. Andi Irmanputra Sidin, serta Kepala Perpustakaan Nasional Ofy Sofiana. Hadir pula secara virtual para mahasiswa Universitas Terbuka dari berbagai wilayah Indonesia serta dari 45 negara dunia.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menjelaskan, satu-satunya pihak yang dapat mentransformasikan visi menjadi realita, adalah diri kita sendiri. Mewujudkannya perlu visi besar, tidak dapat diraih dengan cara instan dan serta merta. Inilah yang melandasi urgensi hadirnya PPHN yang akan menjamin kesinambungan pembangunan. Khususnya pembangunan jangka panjang yang akan melampaui beberapa periode rezim pemerintahan.
"Pembangunan membutuhkan serangkaian proses berkesinambungan yang memerlukan rujukan, pedoman dan strategi perencanaan yang matang. Terlebih bagi Indonesia yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah. Seharusnya memiliki perencanaan jangka panjang agar bisa memanfaatkan kekayaan SDA tersebut untuk kemakmuran rakyat," terang Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, Indonesia merupakan penghasil nikel terbesar di dunia. Tahun 2021, produksi nikel Indonesia mencapai 1 juta metrik ton. Diperkirakan 37,04 persen nikel di dunia berada di Indonesia. Sebanyak 90 persen cadangan nikel Indonesia tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Indonesia juga memiliki cadangan batubara berlimpah mencapai 31,69 miliar ton pada 2021 yang menjadikan Indonesia sebagai produsen batu bara terbesar kedua di dunia setelah China. Cadangan batubara terbesar ditemukan di Provinsi Kalimantan Timur, sebesar 13,61 miliar ton.
"Indonesia juga menempati urutan ke-6 sebagai penghasil emas terbesar di dunia. Tembaga menempati peringkat ke-7 dan gas alam menempati peringkat ke-13 di dunia. Ironisnya, berbagai kekayaan sumber daya alam tersebut belum mampu dikelola secara maksimal. Sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Melalui perencanaan jangka panjang yang berkesinambungan, kita bisa mengelola berbagai kekayaan SDA tersebut untuk kemakmuran rakyat," pungkas Bamsoet. (*)
